Program makan siang gratis dan susu gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu isu yang menarik perhatian publik menjelang Pemilu 2024. Program ini dijanjikan akan memberikan makan siang dan susu gratis kepada 82,9 juta anak sekolah, santri, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia.
Namun, program ini juga menuai kritik dan kontroversi dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan menilai program ini tidak realistis, tidak efektif, dan berpotensi menimbulkan masalah baru, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
Anggaran Besar, Manfaat Kecil?
Salah satu kritik yang muncul terkait program makan siang gratis adalah soal anggaran yang dibutuhkan. Menurut Tim Pakar Prabowo-Gibran, program ini memerlukan biaya sekitar Rp 450 triliun per tahun, yang hampir setara dengan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan total biaya pembangunan tol era Jokowi dari 2015 hingga 2023.
Anggaran sebesar itu dinilai terlalu besar dan tidak efisien untuk mengatasi masalah gizi dan kemiskinan di Indonesia. Beberapa pakar ekonomi dan kesehatan menganjurkan agar pemerintah lebih fokus pada program yang lebih terukur dan berkelanjutan, seperti pemberian bantuan sosial, bantuan pangan non tunai, pemberian makanan tambahan, dan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.
Selain itu, program makan siang gratis juga dipertanyakan manfaatnya bagi penerima. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program makan siang gratis tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar, kesehatan, dan gizi anak. Bahkan, program ini berpotensi menimbulkan ketergantungan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial.
Mengorbankan Demokrasi dan Lingkungan?
Program makan siang gratis tidak hanya dikritik dari sisi ekonomi dan kesehatan, tetapi juga dari sisi politik dan lingkungan. Sejumlah kalangan menilai program ini sebagai bentuk populisme yang bertujuan untuk memenangkan simpati pemilih dengan cara memberikan janji-janji manis tanpa mempertimbangkan kelayakan dan keterjangkauannya.
Program ini juga dianggap sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah yang lebih serius dan mendesak, seperti penyalahgunaan hukum, kriminalisasi lawan politik, lemahnya aktivisme peradilan, resentralisasi politik, dan runtuhnya gerakan protes. Ini sejalan dengan konsep “roti dan sirkus” yang digunakan oleh para penguasa Romawi untuk menenangkan dan menipu rakyatnya dengan memberikan makanan dan hiburan.
Selain itu, program makan siang gratis juga berpotensi merusak lingkungan. Sebagian besar bahan pangan yang akan digunakan untuk program ini berasal dari proyek food estate yang dikelola oleh Prabowo. Proyek ini dikritik karena melanggar hak-hak masyarakat adat, merampas lahan pertanian, dan merusak ekosistem hutan dan gambut. Proyek ini juga dinilai tidak sesuai dengan prinsip diversifikasi pangan dan ketahanan pangan lokal.
Haruskah Makan Siang Gratis Diteruskan?
Program makan siang gratis yang digagas oleh Prabowo-Gibran menjadi salah satu program yang paling kontroversial dalam sejarah pemilu di Indonesia. Program ini menawarkan solusi yang tampak mudah dan menarik, tetapi sebenarnya menyimpan banyak risiko dan masalah.
Meskipun demikian, program ini masih memiliki peluang untuk diteruskan, asalkan ada perbaikan dan penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
- Melakukan kajian dan evaluasi yang komprehensif dan partisipatif terhadap program ini, melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi, LSM, media, dan masyarakat.
- Menyusun mekanisme dan regulasi yang jelas dan transparan mengenai sumber, alokasi, dan pengelolaan anggaran program ini, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya.
- Menyesuaikan target, jenis, dan jumlah penerima program ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, serta melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pelaksanaannya.
- Menjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutan bahan pangan yang digunakan untuk program ini, serta mengutamakan bahan pangan lokal yang sesuai dengan budaya dan selera masyarakat setempat.
- Melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif dan luas kepada masyarakat tentang tujuan, manfaat, dan dampak program ini, serta mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasinya.
Dengan demikian, program makan siang gratis dapat menjadi program yang bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat, bukan hanya menjadi program yang kontroversial dan kontraproduktif. (END)