Sri Mulyani Indrawati adalah seorang ekonom terkemuka dan teknokrat Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk kedua kalinya. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, pengalaman profesional yang luas, dan prestasi yang mengesankan di bidang keuangan dan pembangunan. Ia juga dikenal sebagai sosok reformis, integritas, dan berani mengambil keputusan yang dianggap kontroversial.
Sri Mulyani lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962, sebagai anak ketujuh dari pasangan Prof. Satmoko dan Retno Sriningsih. Kedua orang tuanya berasal dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Bandar Lampung dan Semarang, sebelum melanjutkan ke Universitas Indonesia (UI) untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada 1986. Ia kemudian melanjutkan studinya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan meraih gelar master dan doktor di bidang ekonomi pada 1992.
Setelah menyelesaikan studinya, Sri Mulyani kembali ke Indonesia dan menjadi dosen, peneliti, dan pengajar di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga aktif sebagai anggota dan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), serta menjadi konsultan dan narasumber untuk berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI sejak Juni 1998. Ia juga pernah menjadi direktur eksekutif International Monetary Fund (IMF) mewakili 12 negara Asia Tenggara pada 2002-2004.
Karier politik Sri Mulyani dimulai pada 2004, ketika ia ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Pada 2005, ia dipindahkan menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Jusuf Anwar. Sejak 2008, ia juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menggantikan Boediono yang menjadi Gubernur Bank Indonesia.
Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan berani melakukan reformasi di sektor keuangan dan perpajakan. Ia memerangi korupsi, menertibkan utang, meningkatkan investasi, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Ia juga menghadapi berbagai tantangan dan krisis, seperti kenaikan harga minyak, krisis keuangan global, dan kasus Bank Century. Ia mendapat banyak penghargaan dan pengakuan, baik di dalam maupun luar negeri, sebagai salah satu menteri keuangan terbaik di dunia. Namun, ia juga mendapat banyak kritik dan tekanan, terutama dari kalangan politik dan bisnis, yang tidak menyukai kebijakan-kebijakannya.
Pada 2010, Sri Mulyani mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan dan menerima tawaran menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, sebuah jabatan yang prestisius dan berpengaruh di dunia. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang menempati posisi tersebut. Ia bertanggung jawab atas 74 negara di Amerika Selatan, Karibia, Asia Timur, dan Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Ia juga berperan aktif dalam membantu negara-negara berkembang mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim.
Setelah enam tahun bekerja di Bank Dunia, Sri Mulyani dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja pada 2016. Ia menggantikan Bambang Brodjonegoro yang menjadi Kepala Bappenas. Ia kembali melanjutkan reformasi dan inovasi di bidang keuangan dan perpajakan, serta mengelola anggaran negara dengan efisien dan efektif. Ia juga menghadapi tantangan baru, seperti perlambatan ekonomi global, penurunan harga komoditas, dan persaingan perdagangan internasional.
Salah satu kebijakan besar yang ia lakukan adalah program pengampunan pajak atau tax amnesty pada 2016-2017, yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, memperluas basis data wajib pajak, dan mengembalikan aset wajib pajak dari luar negeri. Program ini berhasil mengungkap harta wajib pajak senilai Rp 4.881 triliun dan menghasilkan uang tebusan sebesar Rp 146,69 triliun. Program ini juga mendapat apresiasi dari IMF dan Bank Dunia sebagai salah satu program tax amnesty terbaik di dunia.
Pada 2019, Sri Mulyani kembali dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk melanjutkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju. Ia menjadi salah satu menteri yang bertahan dari kabinet sebelumnya. Ia juga menjadi salah satu menteri yang paling berpengaruh dan dipercaya oleh Presiden. Ia terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan strategis, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pada 2020, Sri Mulyani menghadapi tantangan terbesar dalam kariernya, yaitu pandemi Covid-19 yang berdampak luas dan dalam pada kesehatan, sosial, dan ekonomi. Ia harus mengambil langkah-langkah cepat dan tegas untuk menangani dampak pandemi, seperti mengeluarkan stimulus fiskal, merealokasi anggaran, mengeluarkan utang, dan mengubah aturan perpajakan. Ia juga harus menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, serta antara stimulus dan keberlanjutan fiskal. Ia mendapat pujian dan kritik atas kebijakan-kebijakannya, baik dari dalam maupun luar negeri.
Sri Mulyani adalah sosok yang inspiratif dan berprestasi di bidang keuangan dan pembangunan. Ia memiliki visi, misi, dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Ia juga memiliki integritas, profesionalisme, dan dedikasi yang tinggi untuk melayani bangsa dan negara. Ia menjadi panutan dan teladan bagi banyak orang, terutama bagi perempuan dan generasi muda. Ia juga menjadi salah satu tokoh yang diharapkan dapat memimpin Indonesia di masa depan.