Di sebuah gedung bernama Bhineka Nasional, dua kelompok relawan yang sebelumnya bersaing dalam Pilpres 2024 kini duduk berdampingan. Mereka adalah relawan AMIN, yang mendukung pasangan Anies Baswedan-Ma’ruf Amin, dan relawan Ganjar-Mahfud, yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kedua kelompok ini memiliki satu tujuan bersama: menolak hasil Pilpres 2024 dan menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo.
Apa yang menyatukan mereka? Apa yang membuat mereka begitu geram dengan Jokowi? Dan apa yang mereka harapkan dari aksi turun ke jalan yang akan mereka gelar pada 5 Maret 2024?
Kecurangan Pemilu dan Penyalahgunaan Wewenang
Salah satu penyelenggara acara di gedung Bhineka Nasional adalah Arif Minardi, seorang aktivis buruh yang juga anggota relawan AMIN. Ia mengatakan bahwa aksi turun ke jalan adalah bentuk protes terhadap kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Jokowi dan kubunya.
“Kami sudah melihat banyak bukti-bukti kecurangan, mulai dari data pemilih ganda, surat suara tercoblos, mobilisasi ASN dan TNI-Polri, hingga dugaan money politics dan kampanye hitam. Ini semua merampas hak rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani mereka,” kata Arif.
Arif juga menuding Jokowi telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai presiden dengan mendukung salah satu pasangan calon, yaitu Prabowo-Gibran, secara implisit. Ia mencontohkan beberapa pernyataan dan tindakan Jokowi yang dianggap sebagai bentuk intervensi politik, seperti membahas visi-misi Prabowo-Gibran di forum internasional, menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan kontroversial seperti Omnibus Law Cipta Kerja.
“Jokowi tidak tahu diri. Ia seolah-olah sudah menganggap dirinya menang, padahal KPU belum mengumumkan hasil resmi. Ia juga tidak peduli dengan aspirasi rakyat yang menolak Omnibus Law, yang hanya menguntungkan para pengusaha dan asing, tapi merugikan buruh dan petani. Kami sudah tidak punya harapan lagi di Indonesia ini,” ujar Arif.
Aspirasi Konstitusional dan Kedaulatan Rakyat
Penyelenggara acara lainnya adalah Winston Herlanjaya, seorang pengusaha muda yang juga anggota relawan Ganjar-Mahfud. Ia mengatakan bahwa aksi turun ke jalan adalah bentuk aspirasi konstitusional yang bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat yang telah dicederai oleh Jokowi.
“Kami menghormati proses demokrasi, tapi kami tidak bisa menerima hasil pemilu yang curang dan tidak adil. Kami ingin DPR menggunakan hak angketnya untuk mengusut kecurangan pemilu dan menolak hasil Pilpres 2024. Kami juga ingin Jokowi dimakzulkan atau mengundurkan diri, karena ia sudah tidak layak lagi memimpin bangsa ini,” kata Winston.
Winston menambahkan bahwa aksi turun ke jalan juga merupakan bentuk solidaritas antara relawan AMIN dan Ganjar-Mahfud, yang sebelumnya bersaing dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa kedua relawan memiliki visi yang sama, yaitu membangun Indonesia yang berkeadilan, berdemokrasi, dan berdaulat.
“Kami tidak peduli dengan siapa yang akan menjadi presiden, yang penting adalah prosesnya harus jujur dan bersih. Kami tidak mau Indonesia dipimpin oleh orang yang curang dan korup. Kami ingin Indonesia yang maju dan sejahtera, yang menghargai hak-hak rakyatnya,” ujar Winston.
Tanggapan Pihak Jokowi dan Prabowo-Gibran
Menanggapi rencana aksi turun ke jalan, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor, mempersilakan kelompok-kelompok yang hendak memakzulkan Jokowi untuk beraksi. Menurutnya, kelompok yang hendak memakzulkan Jokowi sebagai elite kecil yang nantinya akan diadang oleh masyarakat pendukung Jokowi.
“Berapa sih kekuatan mereka, dan kelompoknya itu-itu saja, dan berapa dari mereka untuk melawan Jokowi. Karena Jokowi didukung rakyat dan sifatnya konstitusional,” kata Afriansyah.
Afriansyah juga menegaskan bahwa hasil Pilpres 2024 sudah sah dan tidak bisa digugat lagi. Ia mengatakan bahwa Prabowo-Gibran sudah mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia bersama Jokowi. Ia juga menantang para penggugat untuk membuktikan kecurangan pemilu di pengadilan, jika memang ada.
“Jangan main-main dengan demokrasi. Jangan mengganggu stabilitas negara dengan aksi-aksi yang tidak berdasar. Jika ada bukti kecurangan, silakan bawa ke MK. Tapi kalau tidak ada, jangan mengada-ada. Hormati pilihan rakyat,” tegas Afriansyah.
Sementara itu, Juru Bicara Istana, Fadjroel Rachman, mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengganggu hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Namun, ia mengingatkan agar aksi turun ke jalan dilakukan dengan damai dan tertib, serta mengikuti protokol kesehatan.
“Presiden Jokowi menghargai hak setiap warga negara untuk menyuarakan pendapatnya, asalkan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau agar aksi turun ke jalan tidak mengganggu ketertiban umum dan kesehatan masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19 ini,” kata Fadjroel.
Fadjroel juga membantah bahwa Jokowi telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai presiden dengan mendukung Prabowo-Gibran. Ia mengatakan bahwa Jokowi hanya menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta berkoordinasi dengan calon presiden terpilih untuk mempersiapkan transisi kekuasaan.
“Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi proses politik. Ia hanya berkomunikasi dengan Prabowo-Gibran sebagai mitra kerja dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Ia juga tidak pernah memberikan bantuan sosial atau kebijakan apapun untuk kepentingan politik, tapi semata-mata untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Fadjroel.
